Ketua FKUB Katingan Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Kasongan – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Katingan, Pedi Rahmat Sosiawan, S.E., M.Si., menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurut Pedi, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang bertujuan menjaga netralitas, profesionalisme, serta efektivitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas negara. Ia menilai, keberadaan Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memungkinkan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, sangat tepat apabila institusi ini tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah pihak lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pedi menekankan bahwa Polri tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai perekat sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks tersebut, posisi Polri yang independen dan tidak terafiliasi dengan kepentingan tertentu menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia berharap, wacana-wacana perubahan terhadap institusi Polri dapat disikapi secara bijak dengan mengedepankan kepentingan nasional, stabilitas sosial, serta nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, penguatan kinerja dan profesionalisme Polri jauh lebih relevan dibandingkan perubahan struktur pertanggungjawaban kelembagaan.
Pernyataan tersebut, kata Pedi, merupakan sikap FKUB Kabupaten Katingan dalam mendukung terciptanya keamanan, kerukunan umat beragama, serta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan.