Kategori: Uncategorized

Palangka Raya — Menguatnya kembali wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik tajam. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Tengah menilai gagasan tersebut sebagai kemunduran serius dari cita-cita Reformasi 1998 dan berpotensi melemahkan fondasi negara hukum.

Ketua Umum BADKO HMI Kalimantan Tengah, Restu Ronggo Wicaksono, S.H., menegaskan bahwa secara historis dan konstitusional, kedudukan Polri langsung di bawah Presiden merupakan hasil koreksi penting atas pola sentralisasi kekuasaan pada masa lalu.

“Pemisahan Polri dari militer dan penempatannya langsung di bawah Presiden adalah buah Reformasi. Tujuannya jelas, membangun institusi kepolisian yang profesional, independen, dan tunduk pada hukum, bukan pada kepentingan politik sektoral,” ujar Restu, Selasa (27/1/2026).

Ia menilai, wacana membawa Polri ke bawah Kemendagri berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta membuka ruang politisasi aparat penegak hukum, terutama dalam relasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kemendagri memiliki peran strategis dalam pembinaan pemerintahan daerah dan dinamika politik lokal. Jika Polri berada di bawah Kemendagri, maka independensi penegakan hukum—khususnya dalam konteks pemilu, konflik politik daerah, hingga pemberantasan korupsi di daerah—akan sangat rentan,” tegasnya.

BADKO HMI Kalteng juga menyoroti bahwa penolakan terhadap wacana tersebut tidak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil, tetapi juga disuarakan oleh Kapolri, Menteri Dalam Negeri, serta Komisi III DPR RI. Menurut mereka, perubahan struktur kelembagaan Polri tersebut justru bertentangan dengan arah reformasi sektor keamanan.

Restu menambahkan, diskursus reformasi Polri seharusnya diarahkan pada penguatan substansi, seperti peningkatan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif, bukan dengan mengutak-atik struktur kelembagaan yang telah memiliki dasar hukum dan konstitusional yang kuat.

“Jika niatnya memperbaiki Polri, maka jalannya adalah memperkuat kontrol sipil, pengawasan DPR, peran Kompolnas, dan supremasi hukum—bukan menarik Polri ke bawah kementerian,” jelasnya.

BADKO HMI Kalimantan Tengah pun menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya para pengambil kebijakan, agar tidak menjadikan institusi Polri sebagai objek eksperimen politik jangka pendek.

“Negara hukum membutuhkan kepolisian yang independen. Melemahkan independensi Polri berarti melemahkan keadilan bagi rakyat,” pungkas Restu.

Palangka Raya – Karya Yetsi, Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus tokoh agama Hindu Kaharingan di Kabupaten Kapuas, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Menurut Karya Yetsi, penempatan Polri di bawah Presiden sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas institusi kepolisian. “Polri harus tetap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan berada di bawah lembaga atau kementerian tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, posisi Polri langsung di bawah Presiden juga memastikan independensi aparat dalam menegakkan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hal ini, menurutnya, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Kami mendorong agar sinergi antara Polri dan masyarakat terus diperkuat. Keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, tetapi juga menjadi kewajiban bersama,” kata Karya Yetsi.

Sebagai tokoh agama, Karya Yetsi juga menekankan pentingnya Polri hadir sebagai teladan dalam penegakan hukum dan menjaga harmoni antarumat beragama. “Polri yang profesional akan mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat adat dan umat beragama di Kalimantan Tengah,” tuturnya.

Dengan dukungan dari tokoh politik dan agama lokal, Karya Yetsi berharap Polri dapat terus menjalankan perannya secara independen, profesional, dan tetap dekat dengan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan publik.

Palangka Raya – Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Basyiban, Pengasuh Pondok Pesantren Entrepreneur Dar Al-Raudhah Pangkalan Bun, menyatakan dukungannya terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kapolri dan DPR RI yang menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.

Menurut Sayyid Muhammad Sulaiman, keputusan ini penting untuk menjaga amanah reformasi serta memastikan profesionalisme dan integritas Polri dalam menjalankan tugasnya. “Polri yang independen di bawah Presiden akan lebih mampu menegakkan hukum secara adil tanpa intervensi pihak lain, sekaligus mempertahankan kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, penempatan Polri langsung di bawah Presiden juga memperkuat fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. “Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi kewajiban bersama seluruh lapisan masyarakat,” kata Sayyid Muhammad Sulaiman.

Dukungan dari tokoh agama seperti Sayyid Muhammad Sulaiman diharapkan dapat memperkuat profesionalitas Polri sekaligus memastikan posisi strategis institusi ini tetap sejalan dengan prinsip reformasi dan independensi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat berjalan optimal.

Palangka Raya – Jurnalis Senior Kalimantan Tengah, Hartany Soekarno, menyampaikan apresiasinya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Polri harus tetap tegak memegang nilai dasar jati dirinya sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Hartany, Polri memiliki landasan moral dan historis yang kuat sebagaimana tertuang dalam Rastra Sewakottama, yang bermakna “Polri adalah Abdi Utama daripada Nusa dan Bangsa”. Nilai tersebut merupakan Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.

Ia menekankan bahwa Polri tumbuh dan berkembang dari rakyat serta ditujukan untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, Polri harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi, pelindung, serta pengayom masyarakat, bukan sebagai penguasa. Sikap tersebut, menurutnya, harus dijaga bahkan dalam relasi dengan kekuasaan tertinggi sekalipun.

“Polri harus berjarak dari sikap dan tindakan sebagai penguasa, termasuk terhadap Presiden, apalagi kepentingan kaum oligarki,” tegasnya.

Hartany menilai prinsip tersebut sejalan dengan filosofi kepolisian modern yang dianut di berbagai negara, dikenal sebagai new modern police philosophy dengan semboyan Vigilant Quiescant—kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tetap tenteram.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak membebani Polri dengan kepentingan politik praktis para politisi maupun kepentingan lain di luar tugas pokok kepolisian. Menurutnya, fokus utama Polri harus tetap pada fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Polri yang profesional dan berintegritas adalah Polri yang setia pada rakyat dan keadilan,” pungkasnya.

Palangka Raya – Habib Abdurrahman Al Qadrie, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Hasan Lidda’wah di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.

Habib Abdurrahman, yang merupakan lulusan Pondok Pesantren DALWA Bangil dan melanjutkan pendidikan di Yaman, juga dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurutnya, secara normatif dan yuridis, kedudukan Polri memang sudah dirancang berada langsung di bawah Presiden dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

“Dari aspek hukum, posisi Polri jelas berada di bawah Presiden. Ini bukan hal baru dan sudah diatur secara eksplisit. Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar Habib Abdurrahman.

Ia menambahkan, dengan tetap berada langsung di bawah Presiden, Polri dapat bekerja lebih fokus dan efektif serta terhindar dari pengaruh kepentingan sektoral. “Yang paling penting, Polri harus terus menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan konsisten sesuai amanat undang-undang demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Habib Abdurrahman berharap dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat memperkuat profesionalisme Polri, menjaga independensi aparat, serta memastikan institusi kepolisian tetap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara optimal.

Gunung Mas – Gelombang dukungan terhadap independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Kali ini, dukungan solid datang dari Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menyikapi dinamika politik nasional terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, para tokoh lintas sektoral di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, secara tegas menyuarakan aspirasi agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Pada Rabu (28/1/2026) malam, sejumlah tokoh yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda di Kabupaten Gunung Mas menyampaikan pernyataan sikap melalui video testimoni. Mereka menilai bahwa posisi Polri saat ini sudah sangat ideal untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam melaksanakan tugas, baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, maupun pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Dukungan tersebut lahir atas dasar kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri yang dinilai responsif serta mampu menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah hukum Polres Gunung Mas.

Kapolres Gunung Mas, AKBP Heru Eko Wibowo, S.I.K., M.H., melalui Kasat Intelkam AKP R. Rachmad Abd R., S.H., menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat.

“Kami sangat menghargai aspirasi tulus dari para tokoh masyarakat di Gunung Mas. Dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden merupakan wujud kepercayaan besar masyarakat terhadap efektivitas dan profesionalisme kami dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar AKP R. Rachmad saat memantau situasi di lapangan, Kamis (29/1/2026) pagi.

Kasat Intelkam menambahkan bahwa keberadaan Polri yang berada langsung di bawah Presiden memungkinkan koordinasi lintas sektoral yang lebih cepat, terutama dalam penanganan situasi darurat serta menjaga kedaulatan hukum tanpa intervensi birokrasi yang panjang.

Menurut AKP R. Rachmad, aspirasi masyarakat tersebut akan menjadi tambahan semangat bagi seluruh jajaran Polres Gunung Mas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dinamika politik merupakan hal yang wajar. Namun, prioritas Polri adalah memastikan keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Suara para tokoh ini membuktikan bahwa keberadaan Polri di bawah Presiden dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat daerah,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Gunung Mas dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif, dengan intensitas patroli yang tetap dikedepankan demi kenyamanan warga. (sp)

Tribratanews.kalteng.polri.go.id – Polda Kalteng – Polres Katingan – Personel Bhabinkamtibmas Polsek S. Mantikei Bripda Franz melaksanakan sosialisasi maklumat kapolda kalteng tentang larangan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada masyarakat di Desa Tumbang Kaman.Rabu (28/01/2026) pagi.

Kapolres Katingan AKBP DODIK HARTONO , S. H.,S.I.K.,M.H. melalui Kapolsek S. Mantikei AKP SUWARDI, .S.H., menjelaskan kegiatan Bhabinkamtibmas jajaran Polres Katingan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti dan memahami maklumat kapolda kalteng tentang larangan karhutla serta mengerti sanksi dan denda akibat pembakaran tersebut.

Dengan adanya kegiatan ini juga masyarakat bisa memahami tujuan sosialisasi maklumat kapolda kalteng tentang larangan membakar hutan dan lahan .

“Kami selalu mengajak masyarakat untuk membantu Kepolisian agar bersama-sama menjaga hutan dan lahan dengan tidak membakar, karena sudah ada Undang- undang yang mengatur dan melarang, baik berupa pasal, serta sangsi denda kurungan,” pungkasnya.

Tribratanews.kalteng.polri.go.id – Polda Kalteng – Polres Katingan – Personel Bhabinkamtibmas Polsek Sanaman Mantikei Bripda Franz melaksanakan sosialisasi tentang larangan terhadap pelaku Ileggal Logging kepada masyarakat di Desa Tumbang Kaman pada hari Rabu (28/01/2026) pagi

Kapolres Katingan AKBP DODIK HARTONO , S.H.,S.I.K.,M.H. melalui Kapolsek Sanaman Mantikei AKP SUWARDI , S.H menjelaskan kegiatan Bhabinkamtibmas jajaran Polres Katingan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti dan memahami tentang larangan dan sangsi bagi pelaku pekerja Ileggal Loging serta mengerti bahwa dampak dan akibat yang di timbulkan akibat Ileggal Loging tersebut.

Dengan adanya kegiatan ini juga masyarakat bisa memahami tujuan sosialisasi tentang larangan Ileggal Loging tersebut.

“Kami selalu mengajak masyarakat untuk membantu Kepolisian agar bersama-sama menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan Ileggal Loging, karena sudah ada Undang- undang yang mengatur dan melarang, baik berupa pasal, serta sanksi denda kurungan,” pungkasnya.

Tribratanews.kalteng.polri.go.id – Polda Kalteng – Polres Katingan – Personel Bhabinkamtibmas Polsek Sanaman Mantikei Bripda Franz melaksanakan sosialisasi tentang larangan terhadap pelaku Illegal Mining kepada masyarakat di Desa Tumbang Kaman. Rabu (28/01/2025)

Kapolres Katingan AKBP DODIK HARTONO, S.H.,S.I.K.,M.H. melalui Kapolsek Sanaman Mantikei AKP SUWARDI, S.H., menjelaskan kegiatan Bhabinkamtibmas jajaran Polres Katingan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti dan memahami tentang larangan Ilegal Mining serta mengerti bahwa dampak dan akibat yang di timbulkan akibat Illegal mining tersebut.

Dengan adanya kegiatan ini juga masyarakat bisa memahami tujuan sosialisasi tentang larangan Ilegal Mining .

“Kami selalu mengajak masyarakat untuk membantu Kepolisian agar bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan tidak melakukan Ilegal Mining, karena sudah ada Undang- undang yang mengatur dan melarang, baik berupa pasal, serta sanki denda kurungan,” pungkasnya.

KATINGAN – Polsek sanaman mantikei – Polres Katingan Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Memperkuat Ketahanan dan Kedaulatan pangan Nasional, jajaran Polsek sanaman mantikei terus mengintensifkan kunjungan ke warga diwilayah Kecamatan sanaman mantikei, Kabupaten Katingan, Rabu (28/01/26) Pagi

Dalam setiap kunjungannya, para Personel Polsek sanaman mantikei mensosialisasikan Program Ketahanan Pangan ini adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan di masyarakat, dengan menyediakan ketersediaan pangan yang cukup dari berbagai sumber termasuk tanaman, ternak, dan ikan.

Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono., S.H.,S.I.K.,M.H. melalui Kapolsek sanaman mantikei Akp Suwardi,S.H menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah upaya nyata dari Polsek Sanaman mantikei untuk turut serta menjaga kedaulatan pangan di tingkat lokal. “Kami ingin memastikan masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mendukung ketersediaan pangan, sekaligus meningkatkan perekonomian mereka,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat membantu warga dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta mendukung tercapainya ketahanan pangan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan  sanaman mantikei Kabupaten Katingan. tutupnya. (J.48)